Kasus hukum antitrust yang melibatkan raksasa teknologi Microsoft kini memasuki babak baru yang semakin memberatkan posisi perusahaan tersebut di Pengadilan Tinggi Inggris. Berdasarkan pantauan redaksi, sebuah dokumen presentasi internal yang sebelumnya dirahasiakan mendadak menjadi pusat perhatian dalam gugatan bernilai ratusan juta poundsterling.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan perintah persetujuan dari Pengadilan Banding Persaingan Britania Raya, Microsoft diwajibkan menyerahkan dokumen tambahan dari para eksekutif masa lalu maupun saat ini. Gugatan senilai 270 juta poundsterling atau sekitar 361 juta dolar Amerika Serikat ini dilayangkan oleh perusahaan penjual kembali perangkat lunak bekas ValueLicensing.
Menurut ValueLicensing, Microsoft diduga telah menawarkan berbagai insentif khusus kepada para pelanggan untuk beralih sepenuhnya ke layanan berlangganan cloud, tanpa memberikan opsi untuk menjual kembali lisensi permanen mereka. Praktik ini dinilai membatasi pasokan lisensi bekas di wilayah Britania Raya dan Kawasan Ekonomi Eropa.
Observasi tim redaksi menunjukkan bahwa dokumen kunci yang menjadi sorotan adalah presentasi internal berjudul Second-Hand Software atau SHS. Dokumen tersebut dikategorikan sebagai dokumen merugikan yang wajib diungkapkan, sementara Microsoft diberikan batas waktu hingga akhir Oktober untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan pengungkapannya.
Menurut analis senior Forrester Dario Maisto, perkembangan ini menandai titik balik penting dalam dunia litigasi teknologi di Eropa. Bagi perusahaan teknologi besar seperti Amazon Web Services, Google, dan Microsoft, sinyal yang diberikan oleh pengadilan sangat jelas bahwa mekanisme lisensi perangkat lunak kini berada di bawah pengawasan ketat.
Di sisi lain, pihak Microsoft sebelumnya berdalih bahwa segala bentuk kebijakan pembatasan dominasi pasar yang mereka terapkan telah dibenarkan secara objektif dan kontrak yang dibuat dinilai wajar serta esensial. Kendati demikian, tekanan hukum terus meningkat seiring dengan adanya tuntutan class action serupa yang diajukan oleh pengacara Alexander Wolfson terkait dugaan penggelembungan harga lisensi.